Peraturan dan Regulasi di Bidang IT (UU ITE)

     Hai semuanya! Kembali lagi di blog-ku yang masih akan berbagi tentang meteri Etika Profesi yang aku dapatkan di Universitas Jember. Kali ini, aku ingin membahas tentang Peraturan dan Regulasi di Bidang IT (UU ITE). Simak terus ya!

Sumber: Dinamika UU ITE di Indonesia : Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum (mrausanfikry.blogspot.com)

    Sebagai permulaan, terdapat tiga hukum yang digunakan sebagai landasan teknologi informasi dan komunikasi. Ada apa saja ya? 

• Hukum Moore - berkaitan dengan nilai kecepatan

Complexity of integrated electronic circuit for minimum cost has increased at a rate of roughly a factor of two per year

• Hukum Metcalfe - berkaitan dengan nilai silahturami

The connection of network increase in proportion to the square of the number of nodes

• Hukum Coase - berkaitan dengan nilai efisiensi

Firms should only do what they can do more efficiently than others, and should outsource what others can do more efficiently

Sumber: Penyebaran Firman di Era Revolusi Industri | SESAWI.NET

    Saat ini kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang terdapat beberapa hal, yaitu:

• Inter-Operabilitas

Kemampuan mesin, peralatan, sensor, dan manusia untuk tersambung satu sama lain dalam internet of things. 

• Transparansi Informasi

Kemampuan membuat duplikasi virtual akan hal-hal fisik serta kemampuan manusia untuk mengakses seluruh duplikasi virtual tersebut. 

• Asistensi Teknologi

Kemampuan untuk membantu manusia dalam mengambil keputusan serta mengerjakan hal-hal berat.

• Sistem Desentralisasi

Kemampun mesin untuk mengerjakan banyak hal dan mengaambil keputusan secara mandiri dalam suatu sistem industri.

Sumber: Perkembangan Bisnis IoT di Tahun 2017 Menurut Petinggi Cisco (techinasia.com)

    Dunia digital terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini juga telah ada Internet of Things. Istilah asing apa lagi ini? Internet of Things adalah konsep dimana semua benda di sekeliling kita dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan jaringan internet. (Kevin Ashton). Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi.

    Semakin berkembangnya dunia digital dan adanya revolusi industri 4.0 tentunya memberikan beberapa dampak yang berupa ancaman dan peluang.

• Ancaman

- Secara global era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1 – 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015-2025 karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis (Gerd Leonhard, Futurist)

- Diestimasi bahwa di masa yang akan datang, 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini (U.S. Department of Labor report). 

• Peluang

- Era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2.1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025 

- Terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari tiga industri: elektronik (15,8 miliar), logistik (9,9 miliar) dan otomotif (540 miliar) dari tahun 2015-2025 (World Economic Forum).

Sumber: The Ever-Evolving Cyber Laws (insurancejournal.com)

    Sekarang, mari kita bahas tentang regulasi teknologi informasi (cyberlaw), yaitu terdapat pada:

• Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik
• Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

    Kemudian, dasar UU ITE, yaitu:

• Pembangunan nasional senantiasa tanggap terhadap dinamika masyarakat 
• Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia 
• Kemajuan Teknologi informasi menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang 
• Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
• Teknologi Informasi dikembangkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional 
• Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum 

    Cakupan materi UU ITE yaitu harus terdapat informasi dokumen dan tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elekronik, nama domain, HKI dan perlindungan hak pribadi dan perbuatan yang dilarang serta ketentuang pidananya. Selanjutnya bagian UU ITE terdiri atas :

• Ketentuan umum 
• Asas dan tujuan
• Informasi dokumen dan tana tangan elektronik
• Penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik
• Transaksi elektronik
• Nama domain, HKI dan perlindungan hak pribadi
• Perbuatan yang dilarang
• Penyelesaian sengketa
• Peran pemerintah dan peran masyarakat
• Penyidikan
• Ketentuan pidana
• Ketentuan peralihan
• Ketentuan penutup

    UU ITE juga pernah mengalami perubahan untuk menghindari multitafsir, menurunkan ancaman pidana, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara, memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil, menambahkan ketentuan mengenai hak untuk dilupakan, memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan.

Narasi Pengalaman

    Saat ini, hal apapun dapat kita lakukan dengan fleksibel (dimana pun dan kapanpun) berkat adanya internet of things. Saya sendiri sudah merasakan kemudahannya yaitu dapat lebih efisien dalam melakukan sesuatu. Misalnya ketika ingin mengobrol dengan teman, dapat menggunakan berbagai aplikasi media sosial yang sudah memberikan banyak fitur. Namun, tetap harus memperhatikan aturan seperti UU ITE agar tidak terjadi hal-hal di luar batas.

    Nah, sekian dulu ya materi yang aku bagikan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. See you!